Mamuju/MafiaNews.id- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo Persandian dan Statistik) Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Sulbar di Kantor Merah Putih, Komplek Kantor Gubernur Sulbar, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 104 badan publik, yang terdiri atas lembaga vertikal, perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar, serta PPID utama tingkat kabupaten. Dari jumlah itu, tercatat 66 badan publik telah teregistrasi, sementara 53 badan publik di antaranya telah mengisi kuesioner dan melakukan presentasi, termasuk Diskominfo Sulbar selaku PPID Utama tingkat Provinsi.
Plt Kepala Diskominfo Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, bersama jajarannya hadir memaparkan capaian dan langkah strategis Diskominfo dalam mendorong keterbukaan informasi publik di lingkup Pemprov Sulbar.
“Kami memastikan website pemerintah daerah benar-benar informatif dan terhubung dengan seluruh OPD. Selain itu, kami mengelola informasi berbasis pada Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga sebagai dasar manajemen isu,” jelas Ridwan.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan media sosial pemerintah daerah sebagai kanal utama untuk menampung aspirasi publik dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat.
“Kami berupaya agar media sosial pemerintah daerah lebih aktif dan responsif. SDM kami siap, dan kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kabupaten dan masyarakat melalui Senter KIM,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa kesuksesan keterbukaan informasi publik hanya dapat terwujud bila seluruh PPID di setiap OPD bergerak bersama dan memiliki kesepahaman yang sama dalam menerapkan prinsip transparansi.
Menanggapi hal tersebut, anggota KI Sulbar M. Danial mengapresiasi langkah proaktif Diskominfo Sulbar dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
“Kita harap semangat transparansi yang ditunjukkan Diskominfo ini bisa menular ke semua OPD. Semua harus mau terbuka,” tegas Danial.
Sementara itu, anggota KI Sulbar lainnya, Firdaus Abdullah, menekankan pentingnya optimalisasi peran PPID Utama, khususnya menjelang pelaksanaan e-Monev.
“Kami berharap pembinaan PPID utama dapat ditingkatkan agar pelaksanaan e-Monev berjalan lebih baik dan merata di seluruh OPD,” ujarnya.
