MafiaNews.id / POLMAN – Ratusan mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Polewali Mandar menolak rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Mereka menilai kebijakan itu hanya akan menambah beban rakyat di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polman tetap melanjutkan pengadaan tiga unit mobil dinas (randis) baru untuk pimpinan DPRD dengan nilai anggaran mencapai Rp1,9 miliar. Kebijakan ini menuai kritik karena dilakukan di tengah penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 oleh Bupati Polman, H. Samsul Mahmud.
PAD Polman yang semula ditargetkan Rp9 miliar kini menyusut Rp1,4 miliar sehingga hanya tersisa Rp7,6 miliar. Meski demikian, Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Ahmad Saifuddin, memastikan pembelian randis baru tetap berjalan.
“Penurunan target ini tentu berdampak pada penerimaan PAD, sehingga ada beberapa belanja daerah yang akan terimbas. Namun, pengadaan randis pimpinan DPRD tetap dilaksanakan karena kebutuhan kendaraan dinas di Polman masih sangat mendesak,” kata Ahmad Syaifuddin usai aksi unjuk rasa, Senin (1/9/2025).
Menurutnya, mobil dinas lama akan dialihkan untuk asisten dan sejumlah OPD yang kekurangan kendaraan. Bahkan, sebagian kendaraan dinas kepala OPD disebut sudah berusia lebih dari 10 tahun, ada yang mencapai 13 tahun.
Fakta di lapangan menunjukkan, tiga unit randis tersebut sebenarnya sudah diserahkan hampir sebulan lalu. Ketua DPRD menerima Pajero Sport putih, Wakil Ketua I mendapatkan Toyota Innova hitam, dan Wakil Ketua II menerima Toyota Innova putih.
Ironisnya, hingga kini mobil-mobil yang menelan anggaran Rp1,9 miliar itu belum pernah dipakai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: mengapa randis baru justru dibiarkan terparkir? Ada dugaan, para pejabat enggan menggunakannya karena khawatir menuai sorotan masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
Situasi ini menimbulkan kesan kuat bahwa Pemkab Polman lebih mengutamakan kenyamanan pejabat daripada kepentingan rakyat. Di satu sisi, masyarakat dipaksa menghadapi ancaman kenaikan pajak, sementara di sisi lain pejabat justru mendapat fasilitas baru yang bahkan tak berani mereka gunakan secara terbuka.
Alasan “efisiensi jangka panjang” yang disampaikan Pemkab dianggap tidak relevan dengan kondisi nyata masyarakat. Alih-alih menenangkan keresahan publik, langkah ini justru memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemerintah daerah.
Dengan nilai pengadaan mencapai Rp1,9 miliar dan kendaraan yang hingga kini mangkrak, pengadaan randis pimpinan DPRD Polman kian menambah daftar panjang praktik kebijakan daerah yang lebih berpihak pada elite ketimbang rakyat.
