MafiaNews.id / Polman / Dugaan skandal pengaturan pemenang proyek fisik dan non-fisik di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mencuat ke publik. Praktik ini diduga melibatkan oknum berinisial MK, yang diketahui menjabat sebagai Bendahara Partai Golkar Polman.
Ketua Dewan Pendidikan Polman, Zubair, secara terbuka mengungkapkan adanya intervensi dalam penunjukan pelaksana proyek, khususnya pada proyek rehabilitasi sekolah. Ia menyebut beberapa kepala sekolah (Kepsek) pernah ditekan agar menunjuk pihak tertentu sebagai pelaksana proyek.
“Katanya, jika perintah itu tidak dijalankan, maka Kepsek harus siap-siap. Saya mengartikan kata ‘siap-siap’ ini pasti siap dimutasi atau dicopot dari jabatan,” ungkap Zubair, Kamis 31 Juli 2025.
Zubair menegaskan, proyek rehabilitasi sekolah seharusnya dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh pihak sekolah, bukan melalui penunjukan langsung oleh pihak luar. Jika benar ada tekanan, maka praktik tersebut jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Saya menduga intervensi ini dilakukan oleh orang-orang dekat Bupati Polman, termasuk oknum bendahara Partai Golkar dan anggota keluarga bupati,” tambahnya.
Tak hanya di sektor pendidikan, Zubair juga menyebut dugaan serupa terjadi di instansi lain, termasuk di RSUD Hj. Andi Depu dan Dinas Kelautan dan Perikanan Polman.
“Bupati tidak bisa cuci tangan dalam hal ini, karena beliau adalah Ketua Golkar Polman. Orang-orang yang diduga melakukan intervensi itu berada dalam lingkaran dekat beliau. Nanti akan saya tunjukkan buktinya,” ujar Zubair.
Menurutnya, praktik pengaturan pemenang proyek seperti ini bisa berdampak buruk terhadap kualitas bangunan, karena pelaksana ditentukan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan.
Sementara itu, Bupati Polman, Samsul Mahmud, membantah tegas tudingan adanya pengaturan proyek yang melibatkan kader Partai Golkar maupun dirinya secara pribadi.
“Tidak ada itu. Kalau soal proyek, ya ke dinas masing-masing. Siapapun bisa ikut sesuai mekanisme. Kalau proyek di sekolah, itu tergantung kepala sekolah,” kata Samsul saat ditemui di Kantor DPRD Polman, Kamis 31 Juli.
Sebagai Ketua Partai Golkar Polman, Samsul juga menepis tudingan bahwa orang dekat atau kader partainya turut campur tangan dalam pengaturan proyek.
“Ada gak saya intervensi? Saya ini Ketua Golkar. Nama saya saja bisa dicatut orang, apalagi kita ini bupati, pasti sering dicatut-catut,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, MK belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pendidikan Polman.
Desakan agar aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan skandal ini pun mulai disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat yang khawatir terhadap dampak sistemik dari praktik semacam ini. (**)
