MafiaNews.id / POLMAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) telah melayangkan surat resmi kepada Balai di Mamuju dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Surat tersebut berisi permintaan agar pembayaran material kepada perusahaan penambang ditunda sementara, hingga perusahaan memenuhi kewajiban pajak galian C kepada Pemerintah Daerah Polman.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa dua perusahaan tambang di Polman menjadi pemasok material batuan cipping untuk proyek Balai dan Dinas PUPR Sulbar. Kedua perusahaan itu adalah:
CV Nira Kuring, berlokasi di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli
PT Yabes, berlokasi di Kecamatan Binuang
Kepala Bapenda Polman, Alimuddin, membenarkan bahwa kedua perusahaan tersebut melayani sejumlah proyek besar di wilayah Sulawesi Barat. Karena itu, Bapenda meminta agar Balai tidak melakukan pembayaran sebelum pajak galian C dilunasi.
“Kami sudah bersurat ke Balai dan Pemprov agar pembayaran material dipersyaratkan dengan pelunasan pajak ke Pemda Polman. Jadi sebelum dibayar, pajaknya harus dibayarkan dulu,” jelas Alimuddin.
Ia berharap langkah ini dapat mendorong perusahaan penambang untuk lebih disiplin dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan jumlah material yang keluar.
Seorang staf Bapenda Polman mengungkapkan bahwa CV Nira Kuring selama ini cukup aktif membayar pajak, meski nominalnya bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga pembayaran terbesar pada Oktober sebesar Rp1,8 juta—itu pun masih tercatat menunggak dua bulan.
Sementara itu, PT Yabes disebut belum pernah membayar pajak galian C atas material yang dijual maupun digunakan.
(Iwan)
