HukumSorotan

Bidang LH HMI BADKO Sulbar Cium Dugaan Korupsi Dana Sanitasi di Dinas PUPR Pasangkayu

782
×

Bidang LH HMI BADKO Sulbar Cium Dugaan Korupsi Dana Sanitasi di Dinas PUPR Pasangkayu

Sebarkan artikel ini

MafiaNews.id | Mamuju | Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Barat melalui Bidang Lingkungan Hidup kembali mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi di Dinas PUPR Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu pada periode 2023–2025.

Program sanitasi yang menyasar permukiman padat penduduk di beberapa kecamatan tersebut disebut menelan anggaran miliaran rupiah. Secara administrasi, kegiatan ini berstatus swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Namun, HMI BADKO Sulbar menduga pelaksanaan di lapangan tetap dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas PUPR dan Kepala Bidang Cipta Karya.

Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI BADKO Sulbar, Muh. Arif, menilai terjadi skema tertutup dalam pengadaan komponen instalasi sanitasi, mulai dari IPAL individual, IPAL domestik hingga pipa, tanpa memberikan ruang keterbukaan kepada pihak penyedia.

“Kami sudah mendapatkan sampel harga IPAL individual lebih dari Rp4.000.000 per unit. Namun Ketua KSM tidak diberikan kewenangan melakukan pembelian secara mandiri. Justru Dinas PUPR menunjuk perusahaan tertentu sebagai penyedia,” ungkap Muh. Arif.

Ia juga menduga terdapat cashback sekitar Rp1.000.000 per unit yang mengalir ke oknum di dinas terkait.

Lebih lanjut, Arif mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk segera memanggil, memeriksa, bahkan menangkap Kepala Dinas PUPR Pasangkayu beserta Kabid Cipta Karya jika memang ditemukan cukup bukti.

“Jika pihak Dinas PUPR membantah, kami siap adu data. Bahkan kami menantang Kepala Dinas dan Kabid Cipta Karya untuk bersumpah di bawah Al-Qur’an di hadapan publik. Mana ada maling mau mengaku? Kalau memang merasa benar, silakan buktikan,” tegasnya. (24/07/2025)

Arif juga menambahkan, bila persoalan ini tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menggelar aksi demonstrasi.

Di akhir pernyataannya, HMI BADKO Sulbar meminta Kajati Sulbar yang baru untuk melakukan pemeriksaan secara terbuka dan transparan terhadap pejabat Dinas PUPR Pasangkayu yang diduga terlibat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

google-site-verification=6DvSpdgWc4TDIGrv5S-QzFT0oIcizTcSM5HZpI5dRSI