MafiaNews.id / POLMAN — Realisasi belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) yang lebih rendah dibanding realisasi pendapatan menunjukkan masih banyak anggaran belum terserap di Kas Daerah. Kondisi ini menjadi sorotan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan daerah triwulan III tahun 2025, Senin 10 November 2025. 
Berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Perencanaan (Balitbangren) Polman, hingga 31 Oktober 2025 realisasi pendapatan daerah mencapai 81,16 persen dari target sebesar Rp1,65 triliun. Sementara itu, realisasi belanja baru mencapai 68,79 persen, yang menandakan kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih perlu ditingkatkan.
Kepala Balitbangren Polman, Andi Himawan Jasin, menjelaskan bahwa kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yang telah terealisasi 81,34 persen, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 67,25 persen.
“Realisasi belanja daerah masih lebih rendah dibanding pendapatan. Artinya, masih banyak dana tersimpan di Kas Daerah. Dari total belanja, belanja operasi terealisasi 70 persen, belanja modal 48 persen, belanja tidak terduga 47 persen, dan belanja transfer 69 persen,” jelas Himawan.
Ia menambahkan, kinerja realisasi keuangan antar-OPD bervariasi. Beberapa OPD dengan realisasi di atas 80 persen di antaranya RSUD Andi Depu Polewali, RSUD Wonomulyo, serta Kecamatan Binuang, Bulo, dan Polewali.
Selain itu, terdapat 26 OPD yang berada pada kategori tinggi (70–80 persen), 8 OPD kategori sedang (60–70 persen), dan 7 OPD tergolong rendah di bawah 50 persen. Dua OPD dengan serapan terendah yakni Dinas P2KB3A (41 persen) dan Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan SDM (36,59 persen).
Namun, setelah komponen gaji dan tunjangan dikeluarkan dari perhitungan, hanya lima OPD yang tetap bertahan pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan sebagian besar serapan anggaran masih didominasi oleh belanja pegawai.
Himawan berharap seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi program fisik dan pembangunan pada sisa waktu tahun anggaran 2025 agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.
Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, menegaskan bahwa kegiatan monev bukan sekadar formalitas, tetapi langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pembangunan daerah.
“Banyak OPD yang mengeluh kenapa kinerjanya dinilai rendah, padahal selama ini mereka hanya fokus pada kegiatan rutin. Kita ingin agar program yang dilaksanakan betul-betul memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati Samsul.
Ia berharap seluruh OPD dapat mempercepat penyerapan anggaran dan memastikan setiap program memberi dampak langsung bagi warga, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
“SDM kita sebenarnya cukup baik, hanya saja perlu digenjot dalam hal realisasi program kerja agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Iw)
