MafiaNews.id / Jakarta — Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) bersama Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi dan Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Shanad melakukan audiensi dengan jajaran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di kantor pusat Jakarta, Selasa (4/10/2025).
Pertemuan ini digelar untuk memastikan dukungan PT SMI terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Suhardi Duka menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan meski menghadapi kondisi fiskal yang ketat akibat kebijakan penyesuaian anggaran nasional.
“Pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian fiskal tahun 2026, yang berdampak pada pengurangan anggaran Sulbar sekitar Rp330 miliar. Namun, kami tidak ingin pembangunan terhenti. Salah satu opsi yang kami kaji adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan melalui pinjaman baru agar hak-hak dasar masyarakat, termasuk tunjangan guru dan TPP ASN, tetap terjaga,” ujar SDK.
Ia menambahkan, utang Pemprov Sulbar kepada PT SMI sebesar Rp280 miliar yang berasal dari masa pemerintahan sebelumnya masih berjalan hingga kini. Meski demikian, ia menilai hal itu bukan penghambat, melainkan tantangan yang harus dikelola secara profesional demi kelanjutan pembangunan daerah.
“Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, kami memikul amanah rakyat Sulbar untuk merealisasikan Pancadaya Sulbar sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Karena itu, kami memilih untuk bekerja dan mencari solusi konkret, bukan mengeluh,” tegas SDK.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Hj. Suraidah Suhardi menegaskan dukungan legislatif terhadap langkah pemerintah provinsi dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
“Kami di DPRD mendukung penuh upaya pemerintah provinsi dalam mencari solusi pembiayaan yang bijak dan bertanggung jawab, selama orientasinya untuk kepentingan rakyat Sulbar,” ujar Suraidah.
Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Sulbar Syamsul Shanad menilai langkah koordinatif antara eksekutif dan legislatif ini menjadi bukti keseriusan daerah menghadapi tekanan fiskal nasional.
“Kita harus tampil solid dalam situasi seperti ini. DPRD akan mengawal agar setiap kebijakan pinjaman dan pembiayaan tetap transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelas Syamsul Shanad.
Dalam audiensi tersebut, Gubernur SDK juga didampingi Sekda Provinsi Sulbar Junda Maulana, serta jajaran biro dan tim teknis seperti Murdanil (Biro Perekonomian dan Pembangunan) dan Hajrul Malik (Tenaga Ahli Bidang Kerja Sama Antar Lembaga).
Langkah bersama antara pemerintah dan DPRD Sulbar ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah kebijakan efisiensi pusat, Sulbar tidak tinggal diam, melainkan aktif mencari terobosan agar agenda pembangunan daerah tetap berjalan demi kesejahteraan rakyat. Adv
