MafiaNews.id / POLMAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar memastikan pengadaan kendaraan dinas (randis) untuk tiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetap dilaksanakan, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan usai pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
PAD Polman yang sebelumnya ditargetkan Rp9 miliar kini berkurang Rp1,4 miliar, sehingga hanya tersisa Rp7,6 miliar. Penurunan ini terjadi setelah Bupati Polman H. Samsul Mahmud resmi mencabut kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Ahmad Saifuddin, menegaskan meski ada pengurangan penerimaan daerah, pengadaan randis pimpinan DPRD tidak akan terhambat.
“Penurunan target ini tentu berdampak pada penerimaan PAD, sehingga ada beberapa belanja daerah yang akan terimbas. Namun, pengadaan randis pimpinan DPRD tetap dilaksanakan karena kebutuhan kendaraan dinas di Polman masih sangat mendesak,” ujar Ahmad Saifuddin, Senin (1/9/2025).
Ia mengakui, berkurangnya PAD berpotensi memengaruhi sejumlah program daerah bahkan bisa memunculkan utang baru. Kendati begitu, Ahmad menilai pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD tetap penting karena kendaraan lama akan dialihkan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kekurangan armada.
“Mobil dinas pimpinan DPRD yang lama akan dialihkan untuk asisten. Saat ini banyak asisten yang belum memiliki kendaraan, sementara sejumlah mobil dinas kepala OPD sudah berusia lebih dari sepuluh tahun, bahkan ada yang mencapai 13 tahun,” jelasnya.
Menurut Ahmad, pembelian mobil dinas baru juga dinilai lebih efisien untuk jangka panjang karena bisa dimanfaatkan hingga 20 tahun ke depan.
“Tujuan pengadaan ini adalah untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak ada kegiatan lain yang akan terganggu dengan adanya pembelian randis ini,” tegasnya.
(Iwan)
