MafiaNews.id // Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Sidang ini digelar menjelang akhir tahun 2025 sekaligus membahas berbagai isu strategis nasional, dengan fokus utama pada penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Ia menyampaikan bahwa secara umum kondisi penanggulangan bencana masih berada dalam situasi terkendali dan terus dipantau secara langsung oleh pemerintah pusat. 
“Penanganan bencana saat ini masih dalam kondisi terkendali dan terus saya monitor. Namun kita tidak boleh lengah, pemulihan harus dilakukan secara cepat dan terukur,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga memastikan bahwa pemerintah akan segera membangun hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatra. Pembangunan tersebut menjadi prioritas agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman.
Terkait pembiayaan, Kepala Negara menegaskan bahwa anggaran penanganan bencana telah disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketersediaan anggaran tersebut, menurut Presiden, merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah secara konsisten. 
“Anggaran untuk penanganan bencana sudah kita siapkan. Ini hasil dari efisiensi yang kita lakukan agar negara selalu siap menghadapi situasi darurat,” ujarnya.
Selain anggaran pemulihan, pemerintah pusat juga telah menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak. Rinciannya, masing-masing provinsi menerima bantuan sebesar Rp20 miliar, sementara 52 kabupaten/kota terdampak memperoleh alokasi Rp4 miliar per daerah.
Tak hanya dari sisi pendanaan, pemerintah juga mengerahkan kekuatan penuh di lapangan, termasuk personel lintas kementerian/lembaga serta dukungan sarana dan prasarana, seperti alat berat, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dasar dan layanan publik.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu, ketelitian, dan kehati-hatian, terutama dalam memastikan keselamatan masyarakat serta pemulihan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan akses transportasi.
“Pemulihan tidak bisa tergesa-gesa. Keselamatan rakyat adalah yang utama, dan layanan dasar harus segera kembali normal,” pungkas Presiden.
Sumber: BPMI Setpres
