MafiaNews.id|Polman – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejatinya merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pengamat kebijakan publik, Muh. Sukri, S. Pd. I. M. Si. menganalogikan APBD sebagai sebuah “kue besar” yang harus dibagi secara adil kepada seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, setiap warga memiliki hak atas “potongan” yang sepadan, sehingga proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan APBD tidak boleh didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Distribusi anggaran yang timpang berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural, di mana pembangunan hanya terfokus pada sektor atau wilayah tertentu. Padahal, Pasal 298 ayat (1) UU 23/2014 dengan tegas menyebutkan bahwa APBD digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” jelas Sukri.
Ia menegaskan, keadilan dalam pengelolaan APBD bukan sekadar jargon politik, melainkan kewajiban hukum. Setiap rupiah harus bisa ditelusuri manfaatnya bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir elite. “Seperti kue besar yang dipotong di hadapan banyak orang, transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tambahnya.
Sukri juga mengutip pepatah lama, “adil itu memberi sama rata, bijak itu memberi sama rasa.” Menurutnya, pengelolaan APBD tidak cukup hanya dibagi rata secara nominal, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan dalam hasil pembangunan.
👉 “Kritik bukan untuk meruntuhkan, melainkan untuk membangun negara agar uang rakyat kembali ke rakyat,” pungkasnya.
