MafiaNews.id | Polman – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan para pengusaha SPBU se-Kabupaten Polman, diwarnai kejutan. Pihak Jaringan Oposisi Loyal (JOL) — yang justru menjadi pemohon utama rapat — tidak hadir sama sekali. Jumat 24 Oktober 2025.
Padahal, RDP tersebut dijadwalkan secara khusus atas permintaan resmi JOL untuk membahas dugaan praktik penimbunan dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan marak terjadi di wilayah Polman.
Sebelumnya, Ketua Umum JOL, Erwin, dikenal vokal menyerukan pembentukan Satgas Bersama untuk menindak tegas dugaan mafia BBM yang disebutnya sebagai penyebab kelangkaan tidak wajar di sejumlah SPBU. Namun ironisnya, ketika forum resmi DPRD digelar, tidak satu pun perwakilan JOL tampak hadir di ruang sidang.
Panitia RDP bahkan sempat menunda jalannya rapat selama beberapa jam sembari berupaya menghubungi pihak JOL melalui sambungan telepon. Sayangnya, hingga waktu yang ditentukan habis, tidak ada respons maupun konfirmasi dari pihak JOL.
Rapat akhirnya dilanjutkan dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Polman, H. Hamzah Syamsuddin, didampingi sejumlah anggota DPRD, Asisten II Setda Polman, perwakilan Dinas Pertanian, serta Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Dermawan Tarigan.
Hamzah menyayangkan ketidakhadiran JOL tanpa pemberitahuan resmi.
“Seharusnya ada etika kelembagaan. Kalau berhalangan, minimal menyampaikan alasan resmi. Sampai rapat berakhir, tak ada konfirmasi,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menilai, sikap tersebut berpotensi menimbulkan kecurigaan publik.
“Publik pasti bertanya-tanya, ada apa dengan JOL? Forum resmi seperti ini seharusnya dijaga tata kramanya,” tambahnya.
Nada serupa disampaikan oleh Ardan Aras, anggota DPRD dari Fraksi PAN. Ia menilai absennya JOL sebagai bentuk ketidakprofesionalan dan inkonsistensi organisasi.
“Forum ini wadah mencari solusi bersama. Ketidakhadiran tanpa alasan jelas mengganggu koordinasi dan menurunkan kepercayaan publik,” tegas Ardan.
Dalam forum tersebut, Dermawan Tarigan dari Pertamina memaparkan langkah penambahan pasokan BBM sebesar 34 persen dari kuota normal selama sepekan (16–22 Oktober 2025) guna menstabilkan kondisi di lapangan.
“Kuota untuk Polman sebanyak 40 kiloliter per hari, dan kami tambahkan 34 persen untuk menstabilkan situasi,” jelasnya.
DPRD pun menegaskan pentingnya prioritas distribusi BBM bagi petani dan nelayan tanpa menyalahi regulasi yang berlaku.
“Petani dan nelayan harus mendapat perhatian khusus karena aktivitas mereka sangat bergantung pada BBM,” kata Hamzah menegaskan.
Sejumlah pihak menduga, ada tekanan atau kepentingan tertentu yang membuat organisasi tersebut urung hadir di forum resmi DPRD.
Beberapa anggota dewan bahkan menyebut, sikap itu mengaburkan keseriusan perjuangan JOL yang sebelumnya menuduh adanya permainan distribusi BBM.
Padahal, RDP sejatinya menjadi ruang transparansi dan klarifikasi antara rakyat, wakil rakyat, dan penyedia layanan publik.
Namun tanpa kehadiran pihak yang mengajukan aduan, substansi pembahasan terkesan timpang.
“Kalau JOL benar ingin membongkar dugaan penyimpangan, mereka seharusnya hadir dan menyampaikan data di forum resmi. Ketidakhadiran ini justru menimbulkan tanda tanya besar,” ujar salah satu anggota DPRD usai rapat.
Ketidakhadiran JOL membuat publik semakin mendesak agar DPRD dan aparat penegak hukum tetap melanjutkan pengawasan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi di Polewali Mandar.
RDP ini seharusnya menjadi momentum memperjelas arah kebijakan serta menegaskan komitmen semua pihak terhadap transparansi, keadilan distribusi, dan pemberantasan mafia BBM — bukan sekadar wacana di ruang publik.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak JOL belum memberikan tanggapan resmi kepada MafiaNews.id.
