MafiaNews.id / Mamuju– DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, resmi menandatangani kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Jumat, 15 Agustus 2025.
Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, beserta seluruh kepala OPD di lingkup Pemprov Sulbar. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk persetujuan bersama terhadap rancangan KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan RAPBD 2026.
Gubernur Suhardi Duka menegaskan, kesepakatan yang tercapai masih bersifat dinamis karena dana transfer dari pemerintah pusat baru sebatas estimasi.
“Kita sudah tanda tangan dan sepakat. Namun bisa saja terjadi perubahan signifikan saat pembahasan lebih lanjut setelah dana transfer ditetapkan,” ujar Suhardi Duka.
Ia menambahkan, arah belanja APBD 2026 akan diprioritaskan bagi kepentingan masyarakat, dengan lima program utama yang menyasar sektor-sektor publik. Meski begitu, Suhardi mengakui sebagian besar anggaran tetap terserap untuk belanja operasional, termasuk gaji ASN eksekutif maupun legislatif.
“Gaji itu tidak bisa dihindari. Total belanja operasional mencapai Rp1,6 triliun. Artinya, hanya sekitar Rp400 miliar yang bisa dialokasikan untuk pembangunan, dengan belanja modal sekitar Rp200 miliar lebih,” jelasnya.
Dengan disahkannya KUA-PPAS 2026 ini, diharapkan penyusunan RAPBD Sulbar 2026 berjalan lancar dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
