JAKARTA MafiaNews.id — Reforma agraria perlu diarahkan untuk mewujudkan keadilan serta memastikan pengelolaan tanah memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam praktiknya, masih ditemukan penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Karena itu, revisi regulasi di bidang agraria dinilai penting untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Hal ini disampaikan dalam pembahasan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 September 2026. 
Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian ialah pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum dimanfaatkan secara optimal atau dalam kondisi idle. Lahan yang tidak digunakan dan tidak produktif perlu ditata kembali agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain itu, perlu dijaga keseimbangan antara perlindungan lahan pangan dan kebutuhan investasi. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah, antara lain melalui perlindungan lahan sawah yang sudah ada serta pembukaan sawah baru di sejumlah wilayah.
Di sisi lain, kebutuhan lahan untuk industrialisasi juga tidak dapat diabaikan karena investasi merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut terutama menjadi tantangan di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur, tenaga kerja, dan ekosistem industri yang relatif lebih siap.
Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme kompensasi bagi daerah yang mempertahankan lahannya untuk kepentingan pangan, sementara daerah lain memperoleh manfaat dari pengembangan kawasan komersial atau industri.
Mekanisme tersebut dapat dikaji, baik antardaerah maupun antarprovinsi, sehingga kepentingan ketahanan pangan, pemerataan pembangunan, dan investasi dapat berjalan secara seimbang.
