JAKARTA – MafiaNews.id – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño yang berpotensi memperpanjang musim kemarau serta meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengatakan, luas wilayah Indonesia yang terbakar hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektare. Pemerintah pun terus mengerahkan personel, peralatan, serta berbagai sumber daya untuk mencegah kebakaran meluas. Hal itu disampaikan Djamari seusai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8/2026).
“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Djamari.
Rapat koordinasi tersebut digelar secara hibrida dan diikuti jajaran pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Sejumlah pejabat yang hadir secara langsung antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam.
Sementara itu, secara daring hadir gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.
Djamari mengatakan, pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui operasi udara dan darat.
Untuk operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap atau fixed wing disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Menurut Djamari, operasi udara cukup efektif, khususnya melalui operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan BNPB. Namun, pelaksanaan OMC bergantung pada keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
“Operasi udara sebetulnya sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata Djamari.
Berdasarkan prakiraan cuaca, peluang munculnya awan hujan masih tersedia dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. Pemerintah akan terus memantau kondisi cuaca untuk memanfaatkan setiap peluang terbentuknya awan hujan di wilayah yang membutuhkan.
“Selama awan hujan tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” ujarnya.
Selain operasi udara, pemerintah memperkuat operasi darat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan sumber air akibat musim kemarau.
Pemerintah menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan. Sumber air alternatif juga dikembangkan, antara lain melalui pembuatan sumur di daerah rawan kebakaran.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan air dalam penanganan titik api.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Keenam provinsi tersebut terus dipantau secara ketat. Pemerintah daerah bersama Forkopimda juga diminta memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian karhutla.
Di luar enam provinsi tersebut, pemerintah tetap memantau kebakaran di sejumlah wilayah lain.
Kebakaran di kawasan Bromo, misalnya, telah berhasil ditekan dan menyisakan satu titik api yang masih dalam pemantauan. Sementara kebakaran di Gunung Gede Pangrango (**)
