MafiaNews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut membahas laporan komprehensif terkait agenda reformasi Polri, mulai dari arah kebijakan jangka pendek hingga menengah. (05/05/2026)
Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan bahwa komisi telah melaporkan seluruh hasil kerja sejak pembentukannya, termasuk penyerapan aspirasi dari berbagai pihak. Laporan tersebut dituangkan dalam 10 buku yang berisi rekomendasi kebijakan reformasi secara menyeluruh, mencakup usulan revisi Undang-Undang Polri hingga penyusunan peraturan turunan sebagai dasar implementasi.
Selain itu, KPRP juga mengusulkan agenda reformasi internal Polri yang mencakup perubahan sejumlah regulasi di dalam institusi. Reformasi ini ditargetkan berjalan hingga tahun 2029 sebagai bagian dari agenda jangka menengah.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan terhadap sejumlah isu strategis. Salah satunya adalah wacana pembentukan Kementerian Keamanan, yang diputuskan tidak perlu dilanjutkan.
Terkait mekanisme pengangkatan Kapolri, Presiden menegaskan bahwa sistem yang berlaku saat ini tetap dipertahankan, yaitu Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Presiden juga memberikan perhatian khusus pada penguatan fungsi pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ia menyetujui peningkatan peran Kompolnas agar lebih independen dan memiliki kewenangan yang mengikat.
Pemerintah selanjutnya akan mengatur secara lebih tegas mengenai jabatan yang dapat diduduki anggota Polri di luar struktur kepolisian. Pengaturan ini akan dibuat secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusi Polri untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPRP. Ia menyambut baik berbagai usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Polri untuk mengimplementasikannya secara bertahap.
Sumber: BPMI Setpres
